PORTALNUSAINA.COM,BULA– Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Sitti Rizki Meutia Manaban menyampaikan kondisi terkini layanan telekomunikasi dan internet di wilayahnya.
Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPRD SBT di Gedung DPRD setempat, Senin (20/10/2025), Manaban menegaskan hampir seluruh wilayah SBT kini bebas dari blank spot jaringan BTS.
“Saya ingin menyampaikan bahwa SBT ini tidak ada lagi blank spot untuk masalah BTS. Jadi hanya ada satu blank spot, yaitu di Kecamatan Siwalalat. Jadi satu desa yang blank spot karena ada 131 BTS BAKTI dan 38 BTS Telkomsel,” ujar Manaban.
Menurutnya, karena jumlah BTS yang sudah tersedia, pembangunan menara BTS baru di SBT tidak lagi memungkinkan. Meski begitu, ia mengakui akses internet, khususnya di sekolah, masih terbatas. “Kalau untuk Puskesmas semua aktif,” imbuhnya.
Manaban juga mengungkapkan, saat ini terdapat 11 titik layanan yang terkena terminasi dan tidak memiliki sinyal sementara waktu. Namun, pihaknya telah berkoordinasi dengan BAKTI Kominfo untuk peningkatan kapasitas jaringan di lokasi tersebut.
“Sebelas titik itu akan dinaikkan bandwidth-nya. Misalnya di Desa Batuasa, towernya tidak diaktifkan lagi, tapi bandwidth tower di Desa Tobo akan dinaikkan. Itu sudah keputusan dari kementerian,” jelasnya.
Ia menambahkan, akses internet melalui VSAT juga telah ditingkatkan dari kapasitas 2 Mbps menjadi 6 Mbps sebagai langkah efisiensi.
Meski cakupan jaringan BTS sudah hampir merata, Manaban mengakui masih ada tantangan besar dalam penyediaan internet publik gratis dan CCTV, terutama di wilayah perkotaan seperti Bula.
“Kalau kita berharap daerah menyediakan akses internet gratis di ruang publik memang agak susah karena biayanya cukup besar. Untuk comencenter saja itu bisa sampai Rp20 miliar,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Kominfo SBT terus berkoordinasi dengan BAKTI agar daerah-daerah tertentu bisa mendapatkan akses internet gratis. “Insyaallah Desember ini kami diberikan keputusan daerah mana saja yang akan mendapatkan akses internet gratis,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Manaban juga meminta dukungan Komisi II DPRD SBT untuk pengembangan website resmi daerah dan program Satu Data SBT.
“Pak Ketua Komisi, untuk website dan satu data mohon menjadi perhatian. Jangan dikesampingkan dua hal ini karena juga menjadi bagian dari penilaian MCKPK dan IKHLAS,” katanya.
Ia berharap jika tidak bisa dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun ini, program tersebut dapat dianggarkan pada tahun 2026.(PN-01)
