PORTALNUSAINA.COM,BULA — Ketegangan internal antara Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku kembali mengemuka setelah Wakil Gubernur Abdullah Vanath membeberkan adanya keretakan hubungan dengan Gubernur Hendrik Lewerissa. Pernyataan Vanath tersebut memicu respons dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua LSM Tabulik Institute, Junedi Mahad.
Junedi menilai langkah Vanath menyampaikan keluhan ke publik justru memperkeruh suasana dan tidak produktif bagi iklim pemerintahan. Ia menyebut gaya komunikasi Vanath terkesan dramatis dan tidak membantu penyelesaian persoalan internal.
“Wakil Gubernur Maluku dinilai terlalu lebay dalam pemerintahan Lawamena. Tabulik Institute mendukung Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Sebaliknya, Wagub terlalu mencari panggung seakan dizalimi, padahal Gubernur itu orang baik,” ujar Junedi, Kamis (27/11/2025).
Menurutnya, energi para pemimpin seharusnya difokuskan pada kerja pelayanan publik, bukan pada penyampaian keluhan atau drama politik di ruang terbuka.
“Masih banyak persoalan yang harus dituntaskan Pemprov. Energi harusnya digunakan untuk bekerja, bukan curhat soal kewenangan,” tegasnya.
Sebelumnya, Abdullah Vanath mengungkap sejumlah isu yang menurutnya menjadi sumber keretakan hubungan dengan Gubernur. Dalam keterangannya kepada pers, Vanath mengaku pernah dilarang mendisposisikan proposal bantuan sembako yang diajukan kelompok masyarakat, termasuk dari pendukung dan tokoh agama.
“Setelah lebaran, saya dipanggil Gubernur dan dilarang mendisposisikan permintaan bantuan sembako. Saya bingung, karena ada pendukung saya yang Kristen menjelang Natal, dan ada yang Muslim,” kata Vanath seperti diberitakan salah satu media lokal.
Ia juga menyinggung soal kesepakatan awal pembagian peran dalam mengelola birokrasi dan program pemerintahan.“Saya 30 persen mengelola, dan Pak Gubernur 70 persen. Kesepakatan ini menyangkut struktur birokrasi maupun program-program,” ujarnya.
Vanath mengklaim dirinya tidak dilibatkan dalam pembahasan Anggaran Perubahan Tambahan (ABT), sehingga program yang ia rencanakan tidak terakomodasi.
“Saya sama sekali tidak dilibatkan. Program saya tidak masuk di ABT. Kalau ditanya kronologisnya, ya seperti ini,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Gubernur Hendrik Lewerissa maupun pihak Pemerintah Provinsi Maluku belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik tersebut. Situasi ini menjadi sorotan publik karena berpotensi memengaruhi stabilitas kepemimpinan serta pelayanan masyarakat di Maluku.
Ketegangan ini diperkirakan masih bergulir, menunggu apakah akan ada mediasi internal atau tanggapan terbuka dari Gubernur untuk meredakan suasana. (Redaksi).
