PORTALNUSAINA.COM,BULA-Kebijakan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) berbelanja di pasar rakyat menuai beragam tanggapan. Meski langkah tersebut dinilai sebagai upaya menghidupkan roda ekonomi lokal, lembaga Tabulik Institut menilai implementasinya belum menyentuh akar persoalan.
Ketua Bidang Ekonomi Tabulik Institut Rion Adi menyebut kebijakan itu layak diapresiasi sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pasar tradisional. Namun menurutnya, pendekatan yang digunakan Sekda SBT Ahmad Quadri Amahoru terkesan seremonial dan minim instrumen pengawasan.
“Gerakan ASN belanja di pasar itu ide yang bagus, tapi seharusnya tidak berhenti pada himbauan lisan. Pemkab perlu mengeluarkan surat edaran resmi agar jelas arah dan kontrol kebijakannya,” ujar Rion dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (4/10/2025).
Ia juga menyoroti angka nominal minimal belanja ASN sebesar Rp 50.000 yang dinilai terlalu tinggi jika diberlakukan secara kolektif dan rutin. “Kalau tujuannya mendorong perputaran uang, cukup dengan Rp 20.000 per ASN. Dengan asumsi ada 34 OPD dan masing-masing 10 ASN saja, itu sudah 340 orang. Per minggu, itu sudah Rp 6,8 juta masuk pasar. Angka yang cukup signifikan bagi pasar lokal kecil,” katanya.
Solusi Struktural: Aktifkan UPTD dan Pangkalan BBM
Tak hanya soal teknis pelaksanaan, Tabulik juga menyoroti absennya peran UPTD Pasar Rakyat yang semestinya menjadi garda depan dalam pengawasan harga dan distribusi barang di pasar.
“Kalau tidak ada kontrol, maka calo bisa masuk memainkan harga. Hari ini kita lihat harga sayur dan ikan serta pangan lainnya di pasar rakyat itu tidak stabil dan ini mencederai semangat kebijakan Pemkab,” ujar Rion.
Ia mendesak agar Pemkab segera mengaktifkan UPTD Pasar sebagai instrumen pengawasan harga sekaligus perantara komunikasi antara pemerintah dan pedagang pasar.
Di sektor perikanan, Rion menambahkan bahwa keberlanjutan pasar rakyat juga sangat bergantung pada rantai distribusi komoditas, termasuk ikan. Ia mendorong Pemkab membangun pangkalan BBM khusus nelayan agar suplai ikan tidak terganggu.
“Selama BBM susah diakses, nelayan tidak akan maksimal melaut. Kalau mereka sulit melaut, pasokan ikan terganggu dan harga pasti naik. Padahal kestabilan harga sangat dibutuhkan di pasar rakyat,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekda SBT Ahmad Quadri Amahoru dalam kunjungannya ke Pasar Gumumae Bula menyatakan bahwa gerakan belanja ASN adalah bagian dari Gerakan ASN Belanja di Pasar Rakyat sebagai upaya menggerakkan ekonomi mikro dan menjaga eksistensi pasar tradisional.
“ASN harus jadi contoh. Kita harus memastikan pasar tradisional tetap hidup, agar perekonomian masyarakat berputar, sehingga pedagang bisa terus berkembang,” ujar Amahoru dalam pernyataannya, Jumat (3/10/2025).
Namun hingga kini, belum ada payung hukum resmi berupa edaran atau Perbup yang dinilai Tabulik Institut mengatur teknis pelaksanaan gerakan tersebut. Pemerintah juga belum menjelaskan mekanisme kontrol, verifikasi transaksi serta indikator keberhasilan dari program ini.
Gerakan ini, meskipun mengandung semangat solidaritas ekonomi, dikhawatirkan akan bernasib seperti kebijakan populis lainnya tinggi semangat awal, tapi redup dalam pelaksanaan.
Sementara itu, suara-suara kritis seperti dari Tabulik Institut mengingatkan bahwa tanpa strategi struktural dan intervensi nyata pada distribusi dan pengawasan, pasar rakyat hanya akan menjadi panggung simbolik bagi ASN bukan ruang hidup yang menopang ekonomi rakyat. (PN-01).
