PORTALNUSAINA.COM,BULA– Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Wamuhaya, menyoroti ketimpangan harga dan distribusi pangan antara Kota Bula dan wilayah kecamatan hingga kampung-kampung menjelang bulan suci Ramadan.
Hal tersebut disampaikan Wamuhaya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD SBT bersama Dinas terkait di Gedung DPRD SBT, Selasa, 3 Februari 2026.
Menurut Wamuhaya, berdasarkan pemaparan Dinas Ketahanan Pangan, kondisi pasokan pangan di SBT dinilai aman menjelang Ramadan. Namun, Ia menegaskan bahwa kondisi aman tersebut lebih banyak terjadi di Kota Bula, belum merata hingga ke wilayah kecamatan dan desa.
“Pasokan pangan kita memang dikatakan aman, tapi itu saya rasa hanya di Bula. Bagaimana dengan pasokan pangan di kecamatan bahkan di kampung-kampung?” ujar Wamuhaya.
Ia mencontohkan perbedaan harga bawang merah yang cukup mencolok. Di Kota Bula, harga bawang merah berada di kisaran Rp50 ribu per kilogram. Namun, di kampung halamannya, Negeri Batuasa, harga bawang merah bisa mencapai Rp90 ribu hingga Rp100 ribu per kilogram.
“Kalau di Bula sudah Rp50 ribu, di kampung bisa Rp90 ribu bahkan Rp100 ribu per kilo,” ungkapnya.
Wamuhaya menilai kondisi tersebut sangat memberatkan masyarakat di kampung, mengingat tingkat ekonomi warga desa yang relatif lebih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan.
“Di Bula pegawai banyak, pendapatan juga ada. Tapi di kampung kondisi ekonominya kurang. Untuk beli bawang saja sudah susah,” katanya.
Selain bawang, Wamuhaya juga menyinggung harga beras yang dinilai memberatkan masyarakat desa. Meski demikian, masyarakat kampung masih terbantu dengan adanya pasokan pangan lokal berupa sagu.
“Untungnya di kampung masih ada sagu. Kalau tidak ada beras, masih bisa makan sagu. Tapi kalau sagu tidak ada dan hanya mengandalkan beras, masyarakat bisa tidak makan,” ujarnya.
Tak hanya pangan, Wamuhaya juga menyoroti tingginya harga minyak tanah di kampung. Jika di Kota Bula kenaikan Rp1.000 per liter saja sudah dikeluhkan, di kampung harga minyak tanah disebut sudah lama mencapai Rp10 ribu per liter.
“Di kampung saya, harga minyak tanah per liter Rp10 ribu, dan itu bukan baru sekarang, tapi sudah bertahun-tahun,” katanya.
Hal serupa juga terjadi pada harga bahan bakar lain seperti petralite dan sejenisnya.
Untuk itu, Wamuhaya meminta Dinas terkait agar tidak hanya berfokus pada kondisi di Kota Bula, tetapi juga benar-benar memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat di kampung-kampung.
“Jangan hanya melihat yang ada di Bula. Masyarakat di kampung-kampung juga harus diperhatikan,” tegasnya.
