PORTALNUSAINA.COM,BULA– Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, diklaim menjadi daerah dengan alokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) terbanyak di Provinsi Maluku. Klaim itu disampaikan Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa, 9 Juni 2026.
Menurut Fachri, berdasarkan data terakhir dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, total terdapat sekitar 71 kampung nelayan yang akan mendapatkan program tersebut di Maluku, dengan SBT memperoleh porsi terbanyak.
“Di rapat terakhir itu keputusannya, insya Allah, mudah-mudahan Maluku dapat. Data terakhir dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku total dapat kurang lebih 71 Kampung Nelayan Merah Putih dan SBT terbanyak. SBT dapat 16,” kata Fachri.
Ia menjelaskan, jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain di Maluku yang memperoleh alokasi antara 12 hingga dua lokasi. “Di bawah SBT ada yang dapat 12, 11, ada yang dapat 8. Ada yang dapat 5, 4, 3, dan 2. SBT terbanyak,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah mengusulkan pembangunan KNMP di sejumlah wilayah pesisir sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan SBT Surahman mengatakan pada 2025 pemerintah daerah mengusulkan 11 lokasi KNMP kepada pemerintah pusat.
Sementara untuk 2026, Pemkab SBT kembali mengajukan 15 lokasi tambahan.
“Untuk tahun 2025, yang sudah selesai secara nasional itu sebanyak 65 lokasi, termasuk dua di Maluku, yakni di Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara,” kata Surahman kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa, 7 April 2026 lalu.
Sebanyak 11 lokasi yang diusulkan pada 2025 tersebar di sejumlah kecamatan, yakni Kecamatan Bula, Kecamatan Kiandarat,Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Kesui Watubela dan Kecamatan Werinama.
Masing-masing kecamatan Bula berada di desa Englas, Sesar dan Bula. Kecamatan Kiandarat di desa Kilga Watubau, Kecamatan Seram Timur di desa Kuamor, Geser, dan Kilwaru, Kecamatan Pulau Gorom di desa Kulgowa, Kecamatan Kesui Watubela di fesa Lahema dan Karrokin serta Kecamatan Werinama di Desa Batuasa.
Menurut Surahman, seluruh lokasi tersebut telah melalui proses survei oleh Institut Pertanian Bogor yang bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Hasil survei menunjukkan enam lokasi direncanakan menjadi KNMP hub, sedangkan lima lokasi lainnya akan berfungsi sebagai kawasan penyangga.
Dilengkapi berbagai fasilitas pendukung
Surahman menjelaskan, lokasi yang ditetapkan sebagai hub akan mendapatkan pembangunan infrastruktur yang lebih lengkap, seperti cold storage, tambatan perahu, dermaga, pabrik es, tempat pelelangan ikan, pusat kuliner, hingga stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan.
Sementara kawasan penyangga akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti pabrik es, tempat pelelangan ikan, balai pertemuan, layanan perbankan, dermaga, serta bantuan alat tangkap.
Ia menambahkan, pembangunan fisik untuk usulan tahun 2025 direncanakan mulai dilaksanakan pada 2026. Pada tahun yang sama, tim survei dari pemerintah pusat juga dijadwalkan melakukan peninjauan terhadap 15 lokasi baru yang diusulkan Pemkab SBT.
Tim tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, BPSDM Kelautan dan Perikanan, PPN Ambon serta penyuluh perikanan.
“Mereka akan menyisir seluruh lokasi usulan 2026 sekaligus mengevaluasi ulang lokasi yang sudah disurvei sebelumnya,” kata Surahman.
Ia menyebutkan KNMP merupakan salah satu program pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan infrastruktur perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan.
Pemerintah berharap kehadiran program tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan, memperluas akses pasar dan menjadikan kawasan kampung nelayan lebih tertata serta layak huni.
“Harapannya kampu
