PORTALNUSAINA.COM,BULA- Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) sekaligus Politisi PKS Husin Rumadan memberikan pandangan penting terkait rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dalam rapat paripurna penyampaian nota pengantar Bupati SBT, Kamis (25/9/2025).
Rumadan menyoroti kondisi fiskal daerah yang tengah menghadapi tantangan signifikan akibat kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi dana transfer ke daerah pada APBD 2026 mendatang.
“Pendapatan asli daerah (PAD) SBT hanya mencapai 4,54 persen jauh di bawah standar 10 persen. Kondisi ini menempatkan kita dalam zona tidak nyaman karena ketergantungan pada dana transfer sangat tinggi, sementara belanja pegawai meningkat,” ujarnya.
Menurut Rumadan, hal ini menandakan adanya permasalahan dalam struktur APBD yang perlu segera mendapatkan perhatian serius. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi kondisi tersebut terutama dengan mengoptimalkan PAD secara maksimal.
Selain itu, Ia mengusulkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan skema pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Usulan ini mengacu pada ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pinjaman daerah serta aturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2018 dan Permendagri No. 3 Tahun 2019.
“Kami mencatat sejumlah program strategis dalam RPJMD dan RKPD, seperti pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kota Bula dan pengembangan infrastruktur jalan lingkar Pulau Gorom, Banggoi-Werinama. Semua itu prioritas yang tidak bisa ditunda, namun realisasinya sulit jika kemampuan fiskal kita rendah,” jelas Husin.
Ia menegaskan pentingnya pemerintah daerah segera memikirkan konstruksi perencanaan APBD 2026 dengan membuka ruang pendapatan baru termasuk kemungkinan pinjaman daerah.
“Jika hal ini tidak diperhatikan, mustahil kita dapat melakukan belanja modal yang diperlukan untuk pembangunan,” tutup Rumadan.
Rapat paripurna ini sendiri menjadi momentum penting dalam upaya mencari solusi fiskal demi kelangsungan pembangunan di Kabupaten SBT yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(PN-01)
