PORTAL nusaina. com, Bula– DPRD Seram Bagian Timur (SBT), Maluku menyoroti kebijakan pemerintah kabupaten (Pemkab) SBT yang kembali mengangkat dan melantik guru dan tenaga kesehatan menjadi caretaker Kepala Desa.
Anggota DPRD SBT Rudi Rumodar mengkritik kebijakan tersebut karena dianggap akan berdampak terhadap tidak maksimalya pelayanan pendidikan dan kesehatan akibat guru dan tenaga kesehatan diberikan tugas tambahan.
“Kalau mereka sibuk mengurus dana desa pendidikan dan kesehatan kita akan mati,” ujar saat rapat paripurna di gedung DPRD SBT, Senin (23/12).
Anggota legislatif dari fraksi PDIP itu menyesalkan kebijakan ini karena dilakukan ditengah daerah tersebut masih kekurangan guru dan tenaga kesehatan.
Dia pun meminta Bupati Abdul Mukti Keliobas agar mengevaluasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Ridwan Rumonin.
“Atas nama fraksi PDIP merasa kecewa dengan kepala Pemdes saat ini. Saya minta untuk dievaluasi. Beliau tidak layak memimpin Pemdes, ” ujarnya.
Rudi menilai hal ini penting agar pengangkatan guru dan tenaga kesehatan tidak boleh lagi dilakukan di kemudian hari. Ia juga menyayangkan sikap Pj Sekretaris daerah Mirnawati Derlen yang tidak melakukan telaah terhadap hal itu.
“Saya kecewa dengan kepala Pemdes saat ini. Padahal di lima tahun yang lalu kita sudah sampaikan bahwa guru dan tenaga kesehatan tidak boleh lagi dilantik sebagai caretaker kepala desa. Saya juga bingung Ibu sekda juga hadir mestinya harus punya telaah, ” ujarnya.
Rudi tidak merinci jumlah guru dan tenaga kesehatan yang sudah diangkat menjadi caretaker kepala desa. Namun mestinya kebijakan ini tidak lagi dilakukan demi memastikan tugas pokok guru dan tenaga kesehatan tidak terganggu karena diberikan tugas tambahan.
“Kita sudah berkomitmen setiap rapat, guru dan tenaga kesehatan tidak boleh lagi menjadi caretaker di desa-desa, ” ingatnya.(PN-01).
