PORTALNUSAINA.COM,BULA – Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Fachri Husni Alkatiri, angkat bicara soal aksi pemalangan yang dilakukan puluhan karyawan Kalrez Petroleum (Seram) Ltd di pintu utama perusahaan, Sabtu (22/11/2025). Aksi itu merupakan bentuk protes karena gaji mereka tak dibayarkan selama enam bulan.
Usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD SBT, Senin (24/11/2025), Fachri menyatakan memahami bahkan mendukung langkah tegas para karyawan. Menurutnya, aksi tersebut bisa menjadi sinyal kuat bagi pemerintah pusat (Pempus) untuk segera turun tangan.
“Sebenarnya saya senang-senang saja ada langkah tegas dari teman-teman karyawan, supaya juga ada perhatian dari pemerintah pusat. Saya sudah coba komunikasi secara persuasif, tapi sampai sekarang tanggapannya cukup lambat,” ujar Fachri.
Ia berharap protes itu mempercepat keputusan penanganan persoalan operasional Kalrez, termasuk pembayaran hak-hak pegawai. “Mudah-mudahan dengan protes teman-teman, ini bisa memberi sinyal bahwa ini tidak boleh lagi ditunda,” tambahnya.
Fachri menilai salah satu solusi yang paling memungkinkan adalah pergantian manajemen Kalrez. Ia menyebut fakta di lapangan menunjukkan manajemen saat ini tidak mampu menjalankan perusahaan dengan baik.
“Memang manajemen sekarang tidak mampu. Pemerintah boleh saja membuka ruang melakukan intervensi dan memutuskan siapa yang layak mengelola Kalrez,” tegasnya.
Ia mengungkap pemerintah daerah bahkan sudah memiliki pihak yang siap bekerja sama melalui BUMD untuk ikut menangani pengelolaan.
“Saya sudah menyurat resmi tentang itu, tapi sampai sekarang belum juga dapat jalur bertemu dengan Menteri ESDM. Upaya ke arah itu kami lakukan maksimal,” jelasnya.
Sebelumnya, puluhan karyawan Kalrez Petroleum Ltd melakukan pemalangan di pintu utama perusahaan di Kota Bula sebagai bentuk kekecewaan terhadap manajemen. Mereka menuntut hak yang belum dibayarkan selama enam bulan.
Salah satu perwakilan karyawan, Wahyu, mengatakan aksi dilakukan karena perusahaan tak menunjukkan itikad baik. Ia menegaskan para pekerja hanya menuntut hak dasar mereka.
“Di lokasi ini ada aset negara dan polisi juga berjaga. Aksi ini bukan untuk merusak, kami hanya memastikan aset tetap aman sambil menunggu hak kami dibayarkan,” kata Wahyu.
Menurutnya, hampir 100 karyawan, baik yang bertugas di Jakarta maupun Bula, belum menerima gaji sejak berbulan-bulan. Kondisi itu membuat banyak pekerja kini mengalami kesulitan ekonomi.
“Kami sudah beberapa kali menyurati manajemen, tapi tak pernah direspons. Mediasi lewat Disnakertrans juga belum ada hasil. Mulai hari ini kami mogok kerja sampai seluruh gaji dibayarkan,” tegasnya.
Permasalahan keterlambatan pembayaran gaji ini sebenarnya sudah dibahas bersama DPRD SBT dan Dinas Nakertrans, namun hingga kini belum ada solusi konkret. Para pekerja berharap pemerintah pusat maupun manajemen Kalrez segera memberikan kepastian mengenai pembayaran hak mereka.
Aksi pemalangan tetap berlangsung kondusif, sementara karyawan menegaskan akan melanjutkan mogok kerja hingga tuntutan mereka terpenuhi.(PN-01)
