PORTALNUSAINA.COM, BULA– Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, Fachri Husni Alkatiri mengatakan pemotongan anggaran daerah sebesar Rp117 miliar merupakan kondisi yang harus disikapi secara realistis oleh pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan.
“Pemotongan Rp117 miliar itu bukan angka kecil, itu fakta yang harus kita hadapi bersama,” kata Fachri dalam keterangannya diterima, Kamis, 22 Januari 2026.
Menurut dia, keterbatasan keuangan daerah membuat pemerintah tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan kebijakan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Ini bukan soal mau atau tidak mau, tetapi soal kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Fachri menjelaskan bahwa beban belanja daerah saat ini cukup besar, terutama untuk membiayai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu yang membutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar.
“Untuk PPPK penuh waktu saja, daerah ini harus mengeluarkan lebih dari Rp100 miliar. Dengan struktur anggaran seperti ini, kita harus sangat realistis dalam mengambil kebijakan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bermaksud menetapkan kebijakan yang tidak wajar atau memberatkan pihak tertentu. Namun, ketepatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran menjadi keharusan.
“Kami tidak bermaksud menetapkan kebijakan yang tidak wajar, tetapi ketepatan anggaran mengharuskan kami untuk realistis,” ujarnya.
Fachri menambahkan, seluruh kebijakan yang diambil bersifat dinamis dan dapat dievaluasi kembali apabila kondisi keuangan daerah mengalami perbaikan di masa mendatang.
“Kalau kondisi keuangan daerah sudah lebih baik, tentu semua kebijakan akan kita evaluasi kembali,” katanya.
