PORTALNUSAINA.COM,BULA– Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Fraksi PDI Perjuangan Rudi Romodar, meminta pemerintah daerah memastikan stabilitas harga sembako dan ketersediaan BBM selama bulan suci Ramadan 2026.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi II DPRD SBT bersama Dinas terkait, Selasa, 3 Februari 2026.
Rudi menegaskan, kenyamanan masyarakat selama Ramadan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah terutama dari sisi ekonomi. Menurutnya, harga kebutuhan pokok harus terjangkau dan merata di seluruh kecamatan di SBT.
“Saya ingin masyarakat Seram Bagian Timur ini nyaman di bulan suci Ramadan. Nyaman dari sisi ekonomi, terutama harga sembako seperti beras, minyak kelapa, bawang merah, dan bawang putih. Ini tidak boleh lagi dikeluhkan masyarakat,” kata Rudi.
Ia menyoroti program sembako murah yang sebelumnya pernah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Rudi meminta agar program tersebut kembali digelar dilakukan secara merata ke seluruh kecamatan.
“Kalau masih ada keluhan soal harga sembako, berarti pemerintah daerah tidak serius melihat kegelisahan masyarakat,” ujarnya.
Selain sembako, Rudi juga menyoroti persoalan BBM, khususnya minyak tanah yang kerap langka dan mahal menjelang Ramadan. Ia menyebut, praktik kenaikan harga di tingkat pengecer masih sering terjadi meski stok dinyatakan mencukupi.
“Dari SPBU harganya Rp 18 ribu, tapi di eceran bisa naik sampai Rp 25 ribu bahkan Rp 30 ribu. Ini harus ditertibkan. Pemerintah daerah harus kawal, jangan hanya bilang stok banyak tapi harga tetap naik,” tegasnya.
Rudi juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif melakukan operasi pasar. Ia menilai, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada beras dan gula, tetapi juga sayur-mayur yang kerap dijual ke luar daerah karena harga lebih tinggi.
“Sayur sampai naik karena dijual ke Papua. Pemerintah daerah harus pastikan masyarakat SBT nyaman membeli kebutuhan pokok dengan satu harga yang jelas,” katanya.
Lebih lanjut, Rudi juga mempertanyakan kejelasan stok pangan yang disebut-sebut tersedia. Ia meminta pemerintah daerah memastikan ketersediaan hasil pertanian lokal seperti sayur, jagung, cabai, dan tomat agar kebutuhan masyarakat selama Ramadan terpenuhi.
“Pemerintah daerah harus punya stok pertanian yang jelas. Jangan sampai masyarakat ke pasar tapi semua hasil pertanian sudah dibawa keluar daerah. Di bulan puasa ini masyarakat tidak boleh lagi mengeluh,” ujarnya.
Rudi berharap, di awal masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati SBT, komitmen terhadap stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok bisa benar-benar diwujudkan pada tahun 2026.
