PORTALNUSAINA.C,BULA-Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Husin Rumadan mendorong Pemerintah Kabupaten SBT menjadikan pembangunan jembatan di kawasan Kali Bobot sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
Menurut Rumadan, pembangunan jembatan tersebut penting untuk membuka keterisolasian wilayah sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Werinama dan Kecamatan Siwalalat yang selama ini terkendala akses transportasi akibat keberadaan Kali Bobot.
Pernyataan itu disampaikan Rumadan di sela rapat paripurna DPRD SBT terkait penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi dan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten SBT terhadap tujuh rancangan peraturan daerah (ranperda) di Gedung DPRD SBT yang turut dihadiri langsung Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri , Kamis, 11 Juni 2026.
Rumadan yang juga menjabat Ketua Komisi II DPRD SBT mengatakan, kawasan Kali Bobot merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar di Pulau Seram. Selain dikenal dengan hamparan padang ilalang yang menjadi habitat alami rusa hutan, kawasan tersebut juga memiliki potensi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan hingga perikanan.
“Keberadaan Kali Bobot memiliki hamparan padang ilalang yang luas yang menjadi habitat alami rusa hutan dan patut dijaga kelestariannya. Di sisi lain, kawasan ini juga memiliki potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang sangat menjanjikan,” kata Rumadan.
Ia menjelaskan, wilayah hilir Kali Bobot yang menghadap Pulau Banda juga memiliki potensi perikanan yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir, khususnya di Kecamatan Werinama, Kecamatan Siwalalat, serta sejumlah wilayah perbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah.
Namun demikian, belum tersedianya jembatan penghubung di kawasan tersebut dinilai menjadi hambatan utama dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
“Keberadaan Kali Bobot dengan sumber daya yang melimpah justru menjadi salah satu kendala pertumbuhan ekonomi masyarakat Werinama karena hingga saat ini belum ada jembatan yang menghubungkan Kecamatan Werinama dengan wilayah lain di daratan Pulau Seram,” ujarnya.
Rumadan mengakui pembangunan jembatan permanen merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai. Meski begitu, Ia menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah proaktif dengan memperjuangkan pembangunan infrastruktur tersebut kepada pemerintah pusat.
Menurut dia, memasuki usia ke-23 Kabupaten Seram Bagian Timur, sudah saatnya dilakukan terobosan pembangunan guna mengatasi berbagai persoalan ketertinggalan yang masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah.
“Secara geografis jaraknya dekat, tetapi ketiadaan jembatan penghubung menjadi kendala besar bagi mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi,” katanya.
Rumadan juga menyoroti peristiwa rujukan pasien yang sempat menjadi perhatian publik beberapa waktu lalu. Saat itu, cuaca ekstrem dan banjir yang menyebabkan Kali Bobot meluap menghambat akses transportasi dan menyulitkan proses evakuasi pasien.
“Ketika cuaca ekstrem dan kali meluap, masyarakat tidak memiliki banyak pilihan. Situasi seperti ini tentu sangat memprihatinkan, terutama ketika menyangkut pelayanan kesehatan dan keselamatan warga,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Ia mengusulkan agar pemerintah daerah dapat mengupayakan pembangunan jembatan sementara sambil menunggu realisasi pembangunan jembatan permanen.
Menurutnya, pembangunan jembatan sementara dapat mengadopsi konsep serupa yang telah diterapkan di beberapa wilayah lain di Pulau Seram dengan memanfaatkan material yang tersedia.
“Minimal ada akses yang menghubungkan masyarakat. Dengan begitu, aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih lancar dan masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memasarkan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, maupun perikanan ke pasar yang lebih kompetitif,” kata Rumadan.
