PORTALNUSAINA.COM, BULA-Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang juga merupakan politisi Partai Golkar Ismail Rumbalifar menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah langkah strategis yang telah diambil oleh Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri dalam kurun waktu delapan bulan terakhir, terutama di sektor energi dan ketenagakerjaan.
Dalam rapat paripurna DPRD SBT yang berlangsung Kamis (25/9/2025, Rumbalifar menyebut bahwa keaktifan Bupati dalam melakukan koordinasi di tingkat pusat merupakan hal yang positif dan berdampak langsung pada percepatan pembangunan di daerah.
“Saya kira Pak Bupati kalau lama di luar malah bagus karena pasti melakukan lobi-lobi di kementerian dan institusi terkait. Saya sampaikan bahwa Pak Bupati ini laki-laki berani se-Indonesia Timur,” ujar Ketua Komisi III DPRD SBT dalam rapat tersebut.
Ia menyebutkan bahwa terdapat tiga langkah strategis yang dinilai penting dan patut diapresiasi. Pertama, keberanian Bupati dalam menandatangani Kesepakatan Participating Interest (PI) 10 persen dengan Pemerintah Provinsi Maluku.
Kedua, penambahan tenaga kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu sebanyak lebih 3.258 orang. Dan ketiga, upaya lobi di kementerian yang dilakukan secara intensif.
Meski memberikan apresiasi, Ketua Komisi III juga menyampaikan sejumlah catatan, khususnya terkait pengelolaan sektor migas di wilayah Blok Seram, terutama Blok Seram Bula yang dikelola oleh PT Kalrez Petroleum Ltd.
“Terkait Blok Seram Bula ini, ada kurang lebih 100 karyawan yang sudah empat bulan belum menerima gaji. Saya berharap ini menjadi perhatian Pak Bupati,” katanya.
Menurutnya, dengan kondisi tersebut, keberlanjutan pengelolaan blok migas tersebut dan potensi penerimaan PI 10 persen masih menjadi tanda tanya.
“Apa harapan kita dari blok ini kalau untuk membayar gaji saja belum bisa dilakukan, apalagi untuk realisasi PI 10 persen. Oleh karena itu, saya berharap Pak Bupati dapat memanfaatkan kunjungan ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM guna mencari solusi terhadap permasalahan ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rumbalifar mendorong agar Pemerintah Kabupaten SBT terus melakukan penguatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor, khususnya dengan pemerintah pusat, agar pengelolaan sumber daya alam di daerah dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (PN-01)
